MEDAN – Aliantalkshow.com
Walaupun sudah adanya keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Medan sampai Mahkamah Agung (MA) No. 1277 K/Pdt.Sus-PHI/2025 Direktur Utama Perumda Tirtanadi Tirtanadi Belum juga membayarkan kekurangan uang pensiunan pegawainya sebanyak 17 orang yang diperkirakan senilai Rp. 4,9 Miliar.
Rudi Kurniawan ( Law Firm Adul Hakim Siagian & rekan) Kuasa hukum dari pensiunan pegawai Perumda Tirtanadi mengatakan, Sangat kecewa sekali kepada Direktur Utama Perumda Tirtanadi. Karena berbagai upaya dilakukan para pensiunan untuk mendapatkan perhatian Direktur Utama Perumda Tirtanadi. Selasa (11/08/2026) di Gedung DPRD Sumatera Utara.
Ditambahkanya, Dan sampai pada urusan ini ke Pengadilan Negeri (PN) Medan dan akhirnya menanglah para pensiunan pegawai. Tapi oleh Perumda Tirtanadi melakukan upaya banding ke Mahkamah Agung (MA). Namun doa dan usaha para pensiunan dan anak dan keluarga pegawai Tirtanadi tidak sia-sia.
“Sehingga Putusan MA No. 1277 K/Pdt.Sus-PHI/2025 sudah Incrah memenangkan para pensiunan Tirtanadi jelas Rudi didampingi Ruth Dewi Sinambela (Law firm Andreas Sinambela & Fartners yang juga pengacara pensiunan pegawai dan M. Rezki Siregar dari Lembaga Bantuan Hukum Insonesia (LBH-WI) serta para pensiunan pegawai diantaranya Jamal Usman Ritonga mantan Ka. Sekper, Sahnan Harahap mantan Kepala Caban, Eima Mourti Dalimunthe mantan Kepala Bagian
Seharusnya, ujarnya, Direktur Utama Perumda Tirtanadi dibawah kepemimpinan bapak Ardian Surbakti taat hukum. “Jika putusan hukum dari MA yang sudah tinggi aja tidak ditindaklanjuti. Kemana lagi para pensiunan ini mengadu. Kalau ada alamat Tuhan, mungkin para pensiunan ini juga akan mengadu.
Dijelaskannya, bahwasanya Tirtanadi memiliki anggaran keuangan yang di depositokan sebesar Rp. 140 miliar lebih pada tahun 2024. “Kehadiran kami disini biar dapat solusi bagaimana bisa dilakukan pembayaran kekurangan dan jangan ada pengurangan” pintanya.
Sementara itu, Ikrimah Hamidy ST Direktur Pemasaran Dan Bisnis Perumda Tirtanadi mengatakan, bukannya kami tidak mau membayar, tapi kalau kami bayar akan berpotensi Perumda Tirtanadi bangkrut. “Karena berpotensi menghabiskan uang Tirtanadi 140 Miliar. “Untuk itu mari besok kita duduk bersama membahas hal ini. Dan sekitar jam 5 sore Rabu 12 Agustus 2026. Silahkan siapa saja boleh datang, kita ketemu” harapnya.
Anita Lubis anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Demokrat yang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III mengatakan, kami dari DPRD hanya sebagai mediasa agar permasalahan ini bisa diselesaikan baik dan segera terealisasi keinginan para pensiunan pegawai.
Hal senada juga dikatakan, Dharma Putra Rangkuti Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar. Adanya pernyataan potensi kerugian 140 miliar, itukan hanya potensi. Dan nyatanya yang menuntun ini hanya 17 orang dan tidak ada lagi yang menuntut. “Karena ini yang pensiun tahun 22 dan 23 lainnya sudah selesai semua. Dan yang dikeluarkan untuk 17 orang ini hanya 4,9 Miliar” terangnya.
Seharusnya, ujar politisi Golkar ini, Direktur Utama menghargai para pensiunan ini. Karena mereka ini adalah kelurga. “Para pensiunan ini butuh penyelesainya dan bagaimana cara penyelesainya. Mereka ini sudah menunggu selama 4 tahun, jadi berilah kepastian” harapnya.
Dhody Thaher juga Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar menambahkan, adanya upaya dari Direktur Utama Tirtanadi diwakilkan Ikrimah Hamidy ST Direktur Pemasaran Dan Bisnis Perumda Tirtanadi untuk adakan pertemuan ikuti saja dulu. “Jadi sebaiknya diikuti aja dulu jangan declok (tidak hadir) supaya tahu hasilnya” ujarnya.
Ruth Dewi Sinambela (Law firm Andreas Sinambela & Fartners yang juga pengacara pensiunan pegawai Tirtanadi mengatakan, Kehadiran kami tadi pada RDP ini bertujuan bagaimana Tirtanadi membayar kekurangan pensiunan pegawai. Dari sini tidak dapat solusinya, dimana pertemuan sebelumya juga demikian. “Selalu jawaban dari Tirtanadi akan konsultasi-konsultasi, tapi tidak juga dilakukan pembayaran pensiunan pensiunan” ujar Ruth kesal. (Alian)
