MEDAN | Aliantalkshow.com
MEDAN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) kembali menegaskan peranannya sebagai otoritas kompeten penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam mewujudkan produk perikanan bermutu serta aman untuk dikonsumsi termasuk bernilai gizi. Dalam melaksanakan tusinya terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H ini, Badan Mutu KKP menerapkan prinsip – prinsip HACCP dalam pengawasan produk perikanan untuk memenuhi jaminan mutu dan keamanan global, menjaga dan memperluas jaringan ekspor Indonesia sehingga dapat menyerap tenaga kerja sektor perikanan. Melalui sertifikasi HACCP Badan Mutu KKP juga memastikan kepada konsumen adanya traceability untuk memastikan pengolahannya sesuai standar keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.
“Jajaran Badan Mutu KKP saya pastikan telah memiliki kompetensi dan profesional dalam melaksanakan inspeksi atau pengawasan mutu ikan dengan pendekatan HACCP, dan itu kami kerjakan sepanjang tahun”, imbuh Ishartini, Kepala Badan Mutu KKP di sela – sela koordinasi dengan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM baru – baru ini.
Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara, UPT Badan Mutu KKP Sumatera Utara (Medan II) selaku pelaksana otoritas kompeten SJMKHP (Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan-red) di daerah tetap konsisten melaksanakan sertifikasi HACCP di Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau hilir. “Sudah menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan kami untuk melaksanakan inspeksi dan surveilan dalam sertifikasi HACCP, oleh karena itu walaupun ramadan dan jelang lebaran kami pastikan sesuai jadwal untuk HACCP”, tutur Pitaloka, Plt. Kepala UPT Badan Mutu KKP Sumut (Medan II).
“Kami di UPT melaksanakan tugas Badan Mutu KKP terutama sertifikasi dari hulu – hilir, ada 9 sertifikasi yang kami tangani meliputi perbenihan, penanganan ikan diatas kapal, produksi obat ikan, distribusi obat ikan, pakan ikan, budidaya ikan, HACCP, distribusi ikan serta SKP”, imbuhnya.
Pitaloka merinci selama periode ramadan dan jelang idul fitri tahun 2025 ini pihaknya melaksanakan inspeksi HACCP sesuai jadwal dilaksanakan pada 13 UPI dengan jumlah 39 ruang lingkup produk yang terdiri dari kegiatan perpanjangan sertifikat HACCP (36 ruang lingkup produk), penambahan ruang lingkup produk (3 ruang lingkup produk) dan inspeksi grade HACCP (3 ruang lingkup produk).
“Dari tahun ke tahun ruang lingkup produk perikanan Sumut yang diajukan selalu bertambah, ini membuktikan produk perikanan Sumut makin mendunia”, tukasnya.
Sertifikasi HACCP diperlukan oleh pelaku usaha karena dipersyaratkan oleh otoritas kompeten negara tujuan ekspor sebagai jaminan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip – prinsip sanitasi, higiene dan keamanan pangan di setiap rantai produksinya hulu – hilir mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi sampai dengan produk siap untuk diekspor. Bagi perusahaan perikanan yang telah ber-HACCP, maka untuk ekspor akan sangat mudah karena Badan Mutu KKP akan menerbitkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau SMKHP sehingga pada saat shipment sampai di negara tujuan, otoritas kompeten setempat akan langsung mengenali dan akhirnya produk perikanan Indonesia memasuki pasar di negara tersebut.
“Bagi yang sudah ber-HACCP dan mau ekspor kami akan menerbitkan SMKHP sebagai jaminan mutu yang diakui oleh otoritas kompeten negara tujuan sehingga produk bisa masuk ke pasar negara itu”, tutup Pitaloka.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pihaknya konsisten dalam melakukan penjaminan mutu produk perikanan Indonesia, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Oleh karena itu, pembentukan Badan Mutu KKP ini untuk mengawal pelaksanaan quality assurance hulu – hilir. Pihaknya ingin produk perikanan Indonesia yang bermutu mampu berdaya saing menembus pasar berbagai negara sehingga terjadi diversifikasi negara tujuan ekspor. (Alian/rel)
