MEDAN – Aliantalkshow.com
Demi untuk mencegah banjir lagi dikota Medan, maka Pemko Medan perlu melakukan kordinasi kepemerintah Pusat. Karena anggaran untuk normaslisasi sungai itu membutuhkan biaya yang cukup besar.
Hal ini dikatakan, Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Datuk Iskandar Muda, Kamis (09/04/2026) saat ditemui digedung DPRD Medan. “Beberapa infrastruktur strategis sudah di bangun di Sumatera Utara dalam penanganan banjir. Namun hingga saat ini belum difungsikan juga” katanya.
Dikatakannya, Bendungan Lau Simeme di Deli Serdang yang mengabiskan anggaran triliunan. Itu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam penanganan banjir. Tapi sampai sekarang belum difungsikan. Padahal kapasitasnya itu besar, sangat memungkinkan menampung debit air hujan yang ada,” ucap Politisi PKS.
Pemko Medan juga harus berkoordinasi dengan Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) dalam menormalisasi sungai yang ada di Kota Medan.“Normalisasi juga perlu dilakukan, karena sungai-sungai kita sudah dangkal. Begitu juga dengan Kanal di Delitua agar dimaksimalkan lagi fungsinya. Dengan begitu ketika hujan deras ataupun ada banjir kiriman bisa diantisipasi,” katanya.
Politisi PKS ini menjelaskan, banjir kiriman dari kawasan pegunungan tidak bisa dielakkan. Namun Pemko Medan tetap bisa mengantisipasi dengan mempersiapkan daerah resapan maupun normalisasi sungai.
“Dari dulu memang sudah seperti itu, banjir kiriman tidak bisa kita elakkan. Namun kalau Bendungan Lau Simeme difungsikan, maka air dari kawasan Tanah Karo bisa dibelokkan kesana. Makanya kita dorong Pemko Medan berkoordinasi ke Pemerintah Pusat sehingga bisa tahu apa penyebabnya dan segera difungsikan. Karena kasihan juga masyarakat kita khususnya yang di Medan Maimun, Kota Medan tidak hujan tapi mereka terkena banjir,” jelasnya.
Dalam mengatasi banjir, Datuk juga meminta Pemko Medan agar bertindak tegas terhadap aturan. Beberapa diantaranya menertibkan bangunan yang ada di bantaran sungai yang berpotensi menyebabkan penyempitan.
“Tapi tegasnya jangan hanya kepada masyarakat kecil, masyarakat menengah ke atas juga harus ditertibkan. Kalau ingin mengatasi banjir, Pemko Medan memang harus tegas, tertibkan semua tanpa pandang bulu. Dengan begitu semua rencana penanganan banjir bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
Tak sekedar tegas, sambung Datuk, Pemko Medan juga harus memberikan solusi konkret terhadap warga bantaran sungai yang digusur, salah satunya dengan relokasi ke rumah susun (rusun) yang ada.
“Saya kira rusun solusi terbaik untuk relokasi. Pemko Medan bisa mencari lokasi rusun agar bisa menampung warga yang direlokasi. Di Medan Labuhan sudah ada, di Kecamatan Medan Polonia juga ada lahan, itu bisa dibangun rusun,” ujarnya.
Datuk juga mengingatkan masyarakat agar bisa menerapkan pola hidup bersih dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran drainase.
“Pemerintah mulai dari tingkat lingkungan juga harus aktif memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar sama-sama menjaga kebersihan. Artinya semua upaya pemerintah juga harus didukung, sehingga penanganan banjir bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.(Alian/rel)
