MEDAN – Aliantalkshow.com
Marak bangunan yang berdiri tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan tidak sesuai. Sehingga berdampak merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Tentunya harus menjadi perhatian serius bagi Pemko Medan.
Hal ini dikatakan, Muhammad Afri Rizki Lubis Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan saat menjadi pimpinan rapat Komisi IV DPRD Kota Medan. Selasa (21/07/2026) diruang Komisi IV DPRD Medan.
Tampak hadir para Anggota Komisi IV dan dari OPD ( Organisasi Perangkat Daerah) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi serta Camat dan Lurah beserta warga yang mengadukan perkara PBG ke DPRD Kota Medan.
Dijelaskannya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini terlaksana dengan adanya pengaduan masyarakat dan temuan dilapangan terkait bangunan yang menyalahi PBG. Seperti bangunan toko 4 tingkat di jalan negara Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung.
Diutarakannya, Dimana bangunannya 3 Unit tapi PBG hanya 1 unit dan pekerjaan pembangunan masih berlangsung. Adalagi bangunan Padel dijalan Dairi Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat. Bangunan dijalan Mandala By Pass No 67 Kelurahan Mandala I.
Ditambahkannya, Dalam rapat ini juga membahas dugaan pemanfaatan Ruang Manfaat Jaan (Rumaja) dan Ruang Milik Jalan (Rumija) yang diduga dilakukan oleh Hermes Palace Polonia Kelurahan Polonia Kecamatan Polonia. (Alian/Tt)
